REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memutuskan kelanjutan pengelolaan ladang gas Blok Mahakam, Kalimantan Timur pascahabis kontrak 2017, pada Februari 2015.
Direktur Hulu Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin usai rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (19/1) mengatakan, pada akhir Januari 2015, PT Pertamina (Persero) akan menyerahkan proposal pengelolaan Mahakam ke pemerintah.
"Selanjutnya, kami akan evaluasi dan diharapkan Februari 2015 sudah ada keputusannya," ujarnya.
Pertamina sudah mengirim surat resmi kesiapan mengelola 100 persen Mahakam setelah 2017 kepada Menteri ESDM Sudirman Said pada November 2014.
BUMN migas itu mengklaim telah memiliki kemampuan teknis dan finansial mengelola Blok Mahakam.
Saat ini, Pertamina sedang melakukan "data room" Mahakam untuk memahami kondisi teknis dan operasional dari wilayah kerja tersebut.
Selain dikelola sendiri, opsi pengelolaan Mahakam pasca-2017 yang berkembang adalah Pertamina mengandeng kembali operator lama Total E&P Indonesie dengan skema pertukaran (swap) aset milik perusahaan migas asal Perancis tersebut di luar Indonesia.
Sekarang ini, perusahaan migas asal Perancis, Total sebagai operator Mahakam, menguasai 50 persen hak partisipasi. Sementara, sisanya dimiliki Inpex Corporation asal Jepang. Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika