REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengakui pihaknya mendapat keluhan dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) provinsi setempat atas kebijakan Pemerintah Pusat terkait harga bahan bakar minyak (BBM).
"Beberapa hari lalu saya mendapat keluhan ISEI karena mereka kesulitan membuat rencana bisnis, akibat ketidakpastian harga BBM yang naik, kemudian dua kali turun," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (19/1).
Menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut, kenaikan BBM memang tidak terlalu signifikan dalam nilai produksi sebuah industri, karena hanya berdampak pada komponen distribusi barang (transportasi) yang berkisar antara 7-10 persen dari totalnya.
Sebaliknya, lanjut dia, yang menjadi masalah besar akibat ketidakstabilan harga BBM, yakni harga pasar kebutuhan pokok sehari-hari. "Alasannya, setiap ada nilai tambah pasti diikuti kenaikan harga pasar. Tapi ketika nilai tambah itu turun justru harga pasar sulit mengikuti karena itu dianggap keuntungan pedagang," tuturnya.
Mantan Sekdaprov Jatim tersebut memisalkan, ketika harga BBM naik maka semua harga kebutuhan pokok di pasar juga ikut naik, namun ketika kembali turun justru pasar tak mau mengikutinya. "Inilah yang dikeluhkan ISEI, sehingga mereka kesulitan dalam menyusun rencana bisnis," ucap birokrat yang juga politisi tersebut.
Kekhawatiran pelaku bisnis di Jatim, kata dia, semakin besar karena pada April biasanya digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Kalau setiap bulan harga BBM naik turun itu akan membuat sulit industri. Karena itu Pemerintah Pusat perlu kiranya membuat patokan harga batas atas dan batas bawah," ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jatim berharap Kementerian Perhubungan segera menyiapkan perubahan tarif angkutan umum, khususnya angkutan antarkota antarprovinsi, setelah harga BBM turun mulai Senin hari ini. "Jangan hanya mengatur kenaikan tarif, tapi juga harus bisa menurunkan tarif angkutan umum, sebab salah satu komponen dasar kenaikan dan penurunan tarif adalah harga BBM," tukasnya.
Sementara itu, terkait seruan Presiden kepada kepala daerah mengawal turunnya harga BBM agar berimbas pada harga sembako, pihaknya mengaku telah melaksanakannya, bahkan saat harga BBM naik beberapa waktu lalu.
"Setiap perubahan kami sudah melakukan pendampingan, seperti subsidi angkut untuk sembako. Langkah lain juga dilakukan untuk mengawal masyarakat atas imbas kenaikan harga BBM," tambahnya.
Harga baru BBM bersubsidi berlaku mulai Senin (19/1) pukul 00.00 WIB. Premium yang sebelumnya Rp 7.600 per liter, turun menjadi Rp 6.600, sedangkan solar dari harga Rp 7.250 per liter menjadi Rp 6.400.
Ikuti Whatsapp Channel Republika