REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai pengganti Kapolri Jenderal Sutarman memunculkan permasalahan hukum dan politik, sebab KPK menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka. Disisi lain, pencalonan Budi disetujui DPR melalui rapat paripurna.
''Terjadi kerumitan karena Kapolri saat ini, yang tinggal dilantik oleh Presiden adalah tersangka KPK. Ini kali pertama dalam sejarah bangsa ini, Kapolri adalah tersangka KPK. Dan, yang mengajukan adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sangat diharapkan rakyat mampu memilih pejabat yang bersih karena dia telah menjanjikan revolusi mental dan Nawacita,'' jelas Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti kepada Republika, Ahad (18/1).
Menurutnya, revolusi mental dan Nawacita jelas akan terganggu oleh penempatan orang bermasalah pada jabatan penting.
''Tentu wajar bila banyak orang menilai Presiden ditekan pihak tertentu. Kita bisa melihat saat KPK sudah menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka, orang-orang PDIP justru ramai-ramai berteriak mendukung pencalonan tersebut. Bahkan DPR pun juga mendukung,'' jelasnya.
Ia melanjutkan, seharusnya Presiden Jokowi memilih calon Kapolri dengan menjujung tinggi integritas, dan profesionalisme serta pertimbangan obyektif.
''Ini semua demi kebaikan institusi Polri dan bangsa ini. Ya, karena kita khawatir bila Presiden atas keinginan sendiri atau akibat tekanan orang di sekelilingnya memilih Kapolri yang tidak berkualitas,'' jelasnya.
Ray pun tidak sepakat jika KPK dituduh bermain politik. KPK justru menyelamatkan negara pada menit-menit terakhir. Ia tidak bisa membayangkan jika Kapolri baru ternyata terlibat kasus hukum. Sebab hal itu justru akan membuat penegakan hukum di Indonesia sulit dilakukan.
Selain itu, bila KPK punya data kesalahan Budi Gunawan, tetapi diam saja dan membiarkan melenggang jadi Kapolri, berarti KPK bersalah besar pada bangsa ini.
''Kesan yang saya tangkap saat ini justru, akan menyulitkan Presiden Jokowi saat rakyat meminta tidak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. Itu harus menjadi pelajaran berharga bagi Presiden Jokowi," katanya.
"Dia seharusnya lebih yakin kepada rakyat yang merupakan sekutu tulus, yang tak ingin dia tersandera. Bila Presiden Jokowi akhirnya melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri dengan status tersangka, itu akan merusak kepercayaan rakyat,'' katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika