REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Budi Setiyono menegaskan Presiden mengklarifikasi rumor seputar pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Khususnya pencalonan Budi Gunawan yang disponsori Megawati Soekarnoputri. 

"Meski belum ada bukti riil yang menunjukkan kebenarannya, banyak analisis berkembang seputar itu," kata dia, Sabtu (17/1). Analisis yang berkembang, salah satunya penetapan tersangka oleh KPK itu kecerdikan Presiden Joko Widodo untuk menolak perintah Megawati.

Apapun analisis yang berkembang seputar rumor Budi Gunawan disponsori Megawati, ia mempersilakan. Akan tetapi sejauh ini memang belum ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atas rumor itu.

"Bahwa Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Bu Mega ketika menjabat presiden, belum cukup menjadi alasan membenarkan ada 'endorsement' dari Bu Mega untuk penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri," tukas dia.

Dalam politik, kata dia, semua bersifat dinamis, dan variabelnya tidak pernah tunggal. Sebagaimana, tutur dia, kedekatan Budi Gunawan dengan Megawati karena pernah menjadi ajudannya yang baru satu variabel.

Terlepas benar-tidaknya dari rumor Budi Gunawan disponsori Megawati, ia menegaskan Presiden memiliki hak prerogatif. Sehingga semestinya tidak bisa dipaksa oleh siapa pun dalam mengambil suatu keputusan.

Presiden, kata dia, memiliki kekuatan untuk menolak "endorsement" yang tidak bermanfaat atau membahayakan rakyatnya. Termasuk jika ada yang "endorsement" atas calon Kapolri yang berpotensi bermasalah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika