Sabtu 17 Jan 2015 07:48 WIB

Relawan Desak Jokowi Lantik Budi Gunawan Jadi Kapolri

Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan menghadiri sidang paripurna  penetapan Calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/1). (Republika/Agung Supriyanto)
Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan menghadiri sidang paripurna penetapan Calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/1). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Sejumlah organisasi relawan, yaitu Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), Aliansi Nasionalis Nahdliyin (ANN), Sahabat Nusantara dan Persatuan Orang Betawi, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri.

Permintaan itu menyusul pencopotan Jenderal Pol Sutarman sebagai kapolri pada 15 Januari 2015 lalu. Permintaan ini bertentangan dengan Relawan Dua Jari yang menuntut Jokowi untuk segera membatalkan penunjukan Budi Gunawan sebagai kapolri.

Menurut Ketua Umum LRJ, Riano Oscha, penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai itu sudah melalui proses yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Juga telah melalui proses ketatanegaraan yang melibatkan sejumlah lembaga, termasuk DPR RI, yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat,” kata Riano Oscha kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/1).

Jadi, sambung Riano, jangan sampai keputusan DPR RI itu dikalahkan hanya oleh keterangan pers oknum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi kami mendesak agar Presiden Jokowi untuk tidak ragu dan takut untuk melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri,” ucap Riano.

Ditegaskan Riano, organisasi relawan siap mengawal Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan. “Tidak benar kalau kami dari relawan meminta Presiden Jokowi tidak melantik Komjen Gunawan sebagai Kapolri. Kami para relawan sangat mendukung jika Presiden Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan untuk menggantikan Jenderal Sutraman,” kata Riano.

Ketua Sahabat Nusantara Giat Wahyudi meminta Jokowi untuk bisa bersikap bijak dalam menyikapi persoalan Budi Gunawan. Jokowi diharapkan tidak mencontoh mantan Presiden SBY yang dinilai ragu dalam bersikap.

Jokowi diharapkan dalam mengambil keputusan tidak perlu takut dengan tekanan KPK maupun beberapa LSM anti korupsi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement