REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komnas HAM Anshori Sinungan mengatakan bahwa pemilihan Kepala Badan Intelegen Negara harus bebas dari kepentingan politik. Menurutnya, BIN merupakan lembaga strategis yang berperan penting dalam masalah keamanan negara. Sehingga pimpinannya harus bekerja untuk kepentingan negara.
"Presiden harus memilih Kepala BIN yang bebas dari kepentingan politik dan memiliki wawasan kebangsaan," tutur Anshori, Jumat (16/1).
Baginya yang penting Kepala BIN harus memenuhi dua keriteria. Pertama, calon harus memiliki track record yang baik dan tidak bermasalah dengan kasus HAM. Dua, calon tidak bertindak untuk memperkaya diri sendiri.
"Kami sendiri jelas menolak calon yang bermasalah dalam kasus HAM. Namun keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden," kata Anshori.
Terkait keterlibatan BIN dengan Penjara CIA, Anshori menyampaikan bahwa seharusnya BIN tidak boleh didikte oleh negara asing. Bahkan meniadakan keterikatan dengan mereka.
"Kita harus mampu memilah-milah sesuatu dengan cermat. Jangan sampai kita dirugikan oleh keaepakatan dengan negara lain," ujarnya. Ia pun mengatakan tidak semua ratifikasi harus Indonesia terima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
