REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menyatakan, akan menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja, ia meminta agar lembaga antirasuah itu sejalan dengan politik hukum yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Terutama, terkait dengan keputusan Jokowi untuk mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri.  

"Kami hormati hukum. Aspek keadilan kan juga harus dilihat. Aspek keadilan itu melalui mekanisme hukum. Tidak bisa sepihak mentang-mentang seseorang berkuasa kemudian seolah-olah jadi politik kejar tayang seperti itu," kata Plt Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di kediaman ketua umum Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Jumat (16/1) dini hari.  

menyebut, ada pihak-pihak yang mencoba untuk membenturkan institusi Polri dengan kepresidenan dan DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karenanya, semua pihak diminta berpikir jernih dan dengan kepala dingin.   

"Kapan kami pernah ganggu institusi KPK? Tapi terhadap keputusan yang diambil secara tergesa-gesa itu kan jadi menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Sehingga niatan untuk penegakan hukum akhrnya jadi permainan politik dan membuat satu institusi tidak kohesif lagi," ungkap dia.

Ia pun menyatakan, menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Meskipun ada beberapa hal yang menurutnya perlu dipertimbangkan. 

Misalnya, kata dia, kenapa dalam kasus gratifikasi yang disebut KPK melibatkan Budi Gunawan hanya melibatkan satu orang. Sedangkan nama si pemberi tidak muncul. 

Kemudian, penetapannya juga seolah-olah tergesa-gesa. Padahal ada proses politik yang sedang berjalan. Sehingga tidak sempat dilakukan pemanggilan saksi-saksi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika