REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebut, ada pihak-pihak yang mencoba untuk membenturkan institusi Polri dengan kepresidenan dan DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karenanya, semua pihak diminta berpikir jernih dan dengan kepala dingin.  

"Seluruh partai kompak. Kami mendengar ada pihak-pihak yang mungkin masih melihat proses pilpres dengan tidak menjadi bagian dari calon-calon. Tidak jadi bagian dari calon menteri, itu tapi kami tidak mau berburuk sangka soal ini," kata dia di kediaman ketua umum Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Jumat (16/1) dini hari. 

"Muncul berabagai upaya untuk mendapatkan data dengan meggunakan alat-alat dari institusi itu untuk dpakai mendapatkan data. Sehingga kita lihat penegakan hukum itu harus mgacu pada etika tidak bisa hanya emosional," tambah dia.

Siapa pihak-pihak yang disebut Hasto? "Ya, nanti suatu saat. Politik itu kan butuh waktu untuk kepastian," tegas dia.

Hasto pun menyatakan akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Hanya saja, ia memastikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terus melanjutkan proses penentuan kapolri baru yang menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Karena, prosesnya dianggap sudah sesuai dengan undang-undang. 

"Jadi bukan melanjutkan (proses penentuan kapolri). Setelah DPR ambil keputusan yang bsangkutan penuhi syarat-syarat sebagai kapolri, DPR akan kirim surat ke presiden dan presiden akan menindaklanjuti DPR," papar dia.

Hasto pun tak khawatir kalau penetapan Budi Gunawan sebagai kapolri akan menjadi preseden buruk di masa mendatang. Yaitu, melantik tersangka korupsi sebagai orang nomor satu di Polri.

"Preseden buruk itu harus dlihat dari aspek mekanisnme seperti apa. Aspek keadilan bagaimana, kemudian substansi persoalan," ungkap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika