REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG—Lolosnya Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI dinilai sebagai bentuk penyanderaan politik bagi Presiden Jokowi.

“Presiden Joko Widodo sedang tersandera kepentingan politik partai. Untuk itu saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengusulkan calon yang baru, untuk kepentingan bangsa yang lebih besar," kata akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Frans Bapa Tokan, Kamis (15/1).

Dalam rapat Komisi III DPR RI pada Rabu (14/1) sembilan fraksi yang hadir dalam pleno komisi tersebut, secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

Sembilan fraksi itu bahkan bersepekat mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri dan sekaligus memberhentikan Jenderal Pol Sutarman.

Menurut Frans, secara kelembagaan di parlemen, terbaca nuansa permainan politik untuk menyandera Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Karena itulah, Presiden Joko Widodo diharap tidak terjebak dengan permainan politik akal-akalan yang sedang disajikan oleh para anggota wakil rakyat tersebut,” ujarnya.

Selain melakukan permainan penyanderaan politik terhadap Presiden Joko Widodo, menurut Frans, anggota Komisi III sedang membentuk sebuah payung perlindungan terhadap sejumlah dugaan korupsi dan pelanggaran pidana lainnya.

"Saya kira kita semua tahu bahwa hampir semua kader di partai politik yang ada di Indonesia dalam dugaan berpotensi besar telah melakukan sejumlah pelanggaran hukum dan kejahatan, dan karena itu butuh perlindungan agar tidak dihukum. Nah, kondisi saat inilah yang dijadikan momentum emas," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika