REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih berbagai jatah posisi pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Posisi Ketua Banggar diisi oleh politikus Fraksi Golkar, Ahmadi Noor Supit; Wakil Ketua I, Said Abdullah dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua II, Djoko Ujiyanto dari Fraksi Demokrat; Wakil Ketua III, Jamaluddin Jafar dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua IV, Jazuli Fawaid dari Fraksi PKB.
Dalam sambutannya Supit meminta 98 anggota Banggar yang terdiri dari seluruh perwakilan fraksi bekerja optimal. Sebab waktu kerja DPR terbilang singkat. "Saya harap waktu yang sempit ini kita gunakan untuk membahas anggaran demi kepentingan rakyat," kata Supit di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (14/1).
Sementara itu Said memastikan pimpinan banggar akan memperbaiki kinerja penganggaran. Hal ini untuk mengikis stigma negatif banggar di masyarakat. "Komitmen saya adalah porsi anggaran dialokasikan sebesar-besarnya untuk rakyat," janji Said.
Said mengatakan seluruh anggota banggar juga berkomitmen menjaga amanah rakyat. Alokasi anggaran pembangunan tidak
Said mengatakan dirinya akan memperbaiki mekanisme pembahasan anggaran di banggar. Menurutnya mekanisme pembahasan anggaran harus sesuai standar prosedur yang baik. Jangan sampai pembahasan anggaran membuka celah kelompok tertentu mencari keuntungan pribadi.
"Intinya, tidak ada lagi celah menggerogoti uang APBN. Ini betul-betul dieleminir sedemikian rupa," katanya.
Selain itu, Said juga menjanjikan pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka. Sehingga rakyat bisa mengetahui detailproses pembahasan anggaran di Banggar. Bahkan, imbuh Said, pembahasan anggaran bisa dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya upayakan agar tidak ada kesempatan untuk lobi-lobi," katanya.
Pelantikan pimpinan banggar dilakukan oleh Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan, Taufik Kurniawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika