REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menduga ada persaingan di tubuh Polri, terkait penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Selain itu, kata dia, bisa jadi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK seluruhnya belum kompak untuk mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

"Bisa jadi ada rivalitas di kepolisian, dan barangkali di tubuh parpol pendukung presiden. Ada yang tidak setuju, mungkin saja, ini dugaan-dugaan," kata Nasir kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/1).

Wasekjen PKS itu enggan berkomentar apakah Presiden Jokowi tidak teliti dalam memilih sosok calon Kapolri. KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka setelah Jokowi mengusulkan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengirim surat ke DPR. "Ada yang mis, sehingga terjadi penetapan seperti ini. Satu sisi seolah-olah KPK bertindak di saat ini. Kenapa penetapannya tidak sebelum, sehingga presiden bisa memilih," jelas Nasir.

Lebih lanjut Nasir, KPK tak boleh berhenti di kasus Budi Gunawan. Dirinya bahkan menuding banyak oknum Polri juga yang berekening gendut. "Rekening gendut kan bukan Budi Gunawan saja, kenapa tidak jadi tersangka. Ini menjadi pertanyaan," kata Nasir.

Oleh karena itu, lanjut Nasir, Komisi III akan tetap melanjutkan agenda untuk melakukan fit and proper test terhadap Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Terlepas nantinya akan diterima atau tidaknya menjadi Kapolri. "Komisi III tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. Semua fakta hukum, fit and proper dilanjutkan. Agenda tetap dilaksanakan, rencananya besok malam," terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika