REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan tol Trans Jawa hingga kini masih terkendala pembebasan tanah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan perkembangan pembebasan lahan di ruas Pemalang-Semarang baru mencapai tiga persen.
"Kita lihat ruas yang paling riskan untuk bisa menghubungkan jalan trans Jawa tol ini adalah di Pemalang-Batang dan Batang-Semarang karena memang baru 3 persen pembebasan lahannya," katanya usai melakukan rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (12/1).
Basuki melanjutkan, panjang jalan tol yang akan dibangun dari Pemalang-Batang yakni 39 km dan Batang-Semarang yakni 75 km. Dalam rapat ini, JK pun memberikan arahan guna mempercepat pembebasan lahan.
Basuki mengatakan setiap satu kilometer jalan dibutuhkan 9 hektar lahan. Setiap satu hektarnya diperkirakan membutuhkan dana Rp 500 juta guna membebaskan lahan. Sehingga, untuk membebaskan 9 hektar lahan dibutuhkan biaya Rp 4.5 milyar.
Sedangkan, nilai investasi pembangunan konstruksinya sebesar Rp 100 miliar. Sehingga, anggaran pembebasan lahan hanya membutuhkan sekitar lima persen dari biaya konstruksi jalan tol.
"Kita melihat bahwa 1 KM jalan tol kira-kira investasinya atau konstruksinya 100 miliar. Dari 1 KM dibutuhkan 9 hektar. Jadi kalau, 1 hektar Rp 500 juta kira-kira pembebasan lahan membutuhkan anggaran 5 persen," jelasnya.
Dengan anggaran pembebasan lahan yang hanya membutuhkan 5 persen dari biaya konstruksi, menurutnya JK mengarahkan agar pemerintah tak ragu untuk melakukan pembebasan lahan.
"Ganti untung, gitukan supaya lebih cepat pembebasan lahannya karena strukturnya hanya 5 persen. Jadi kalau mau dinaikkan 6 persen beliau it's ok," katanya.
Ia menjelaskan, pembelian lahan tidak akan dilakukan menggunakan NJOP, namun menggunakan sistem ganti rugi sesuai dengan appraisal. "Sekarang dengan aturan baru, sudah tidak dengan NJOP lagi tapi sudah dengan apraisal. Aprisalnya tidak perlu satu ruas tapi perbidang," ucapnya.
Total pembangunan jalan tol Trans Jawa sepanjang 1.088 km dan pembangunannya ditargetkan rampung pada 2019. Basuki mengatakan pemerintah menyediakan anggaran Rp 1.3 triliun untuk pembebasan lahan di Pemalang-Batang.
Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman mengatakan pihaknya diminta untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol baik di Jawa maupun di Sumatera. Menurutnya, JK pun meminta agar Jasa Marga tidak terlalu mengambil keuntungan dari pembangunan tol ini.
Ia pun mengaku siap membantu pembangunan jalan tol Trans Jawa. Menurutnya, pembebasan lahan ini akan memakan waktu hingga dua tahun.
"Karena ini penting sekali. Satu, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kemudahan pengiriman dari satu kota ke kota lain masalah barang dan jasa. Setelah itu terbangun jalan tol akan menjadi pusat kegiatan industri maupun dan sebagainya," jelasnya.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dana pembebasan tanah pembangunan jalan tol telah dianggarkan di APBN sekitar Rp 5 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membebaskan lahan di Jawa dan Sumatera.
Sementara itu, Basuki menambahkan pembangunan jalan tol di trans Sumatera sepanjang 434 km dimulai dari Pelabuhan Bakauheni, Terbanggi Besar di Lampung Tengah, Kayu Agung di Palembang, serta Tanjung Siapi-api di Palembang.
Lanjutnya, modernisasi pelabuhan Merak-Bakauheni akan dilakukan dengan menambah empat dermaga.
"Ada empat komponen besar disitu, yaitu modernisasi Merak-Bakaheuni, dengan menambah masing-masing empat pelabuhan sehingga akan ada 10-10 di Merak dan Bakauheni dengan memperbaiki kapal-kapal kapasitasnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
