Senin 12 Jan 2015 16:41 WIB

Rapat Paripurna Tidak Dihadiri Mayoritas Anggota DPR

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Esthi Maharani
Gedung DPR RI, di Senayan, Jakarta.
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Gedung DPR RI, di Senayan, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Rapat paripurna pembukaan masa sidang periode kedua 2014-2015 tidak diikuti oleh mayoritas anggota DPR RI. Ratusan kursi kosong masih menjadi pemandangan tidak mengenakan di ruang rapat paripurna. Padahal anggota DPR baru saja "menikmati" masa reses selama sebulan lebih.

"Rapat dihadiri 282 anggota dari 555 orang," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah saat membacakan daftar kehadiran seluruh anggota fraksi dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/1).

Fahri merinci daftar kehadiran tiap-tiap fraksi dalam sidang paripurna. Anggota Fraksi PDIP yang hadir berjumlah 63 orang, Fraksi Golkar 47 orang, Fraksi Gerindra 38 orang, Fraksi Demokrat 32 orang, Fraksi PAN 20 orang, Fraksi PKB 17 orang, Fraksi PKS 14 orang, Fraksi PPP 17 orang, Fraksni Hanura 12 orang, dan Fraksi Nasdem 22 orang.

Sebelum memulai agenda sidang, Fahri sempat mengajak seluruh anggota DPR mendoakan korban jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 dan korban tanah longsong Banjar Negara, Jawa Tengah. Usai berdoa, sidang paripurna dilanjutkan dengan pelantikan anggota DPR baru dari Fraksi Hanura, Ferry K yang menggantikan Saleh Husin karena diangkat menjadi Menteri Perindustrian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua DPR, Setya Novanto dalam pidato pembukaannya mengajak seluruh anggota DPR bersungguh-sungguh menjalankan amanat rakyat. Politikus Partai Golkar ini berharap tidak ada lagi perpecahan di antara anggota DPR. Seluruh anggota DPR harus bisa menyatukan hati, bekerjasama menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah.

"Karena rakyat telah menanti kinerja DPR," ujar Novanto.

Novanto yakin pengawasan DPR berkorelasi terhadap kinerja pemerintahan. Menurutnya tidak akan pemerintahan yang baik tanpa lembaga pengawas yang kuat. "Tidak ada pemerintahan yang baik tanpa adanya lembaga pengawas yang kuat sebagai representasi daulat kuasa rakyat," kata Novanto.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement