REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Zainul Majdi meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan efisiensi anggaran belanja rutin. Dan dialihkan kepada sektor pendidikan dan kesehatan.
"Efisiensi anggaran khususnya belanja rutin," ujar Gubernur NTB Dr Zainul Majdi kepada wartawan di komplek Gubernur seusai rapat pimpinan, Senin (12/1).
Menurutnya, efisiensi anggaran di sektor rutin seperti anggaran perjalanan dinas dan Alat Tulis Kantor (ATK) serta anggaran di pos-pos yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menuturkan, anggaran-anggaran tersebut harus dikurangi bahkan dihapuskan sehingga bisa dialihkan ke sektor lebih produktif. Termasuk hilirisasi produk komoditas lokal.
Gubernur Zainul Majdi menambahkan pemerintah kabupaten/kota diharapkan menggunakan APBD secara efektif dan lebih memprioritaskan pembangunan ke arah yang lebih efektif.
Selain itu, ia menuturkan pihaknya saat ini tengah menyiapkan regulasi di tingkat provinsi terkait dengan banyaknya produk legislasi di tingkat nasional seperti UU Pemda dan UU Desa yang berkaitan langsung dengan pemerintah provinsi. "Saya meminta SKPD intensif berkomunikasi dengan jajaran di tingkat pusat," katanya.
Zainul menambahkan produk-produk legislasi di tingkat kabupaten/kota bisa dikomunikasikan kepada provinsi. Agar tidak melampuai batas kewenangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
