REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi  Birokrasi, Yuddy Chrisnandi  menjelaskan hasil pertemuan antara pihaknya dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Inti dari pembicaraan tersebut menurut Yuddy, pihaknya mendapat masukan dan aspirasi mengenai penataan administrasi di negara ini.

"Dalam pembicaraan tadi, kami mendapat banyak masukan dan aspirasi mengenai penataan adminiistrasi lembaga kesekjenan DPR, sesuai amanat UU MD3. Selain itu, mendapat masukan mengenai penataan reformasi birokrasi dalam perspektif para pimpinan DPR," ujarnya kepada awak media di kompleks parlemen, Jumat (9/1).

Yuddy menuturkan masukan dan aspirasi tersebut sangat membantu program-program pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi ke depan. Dia kemudian menjelaskan secara terperinci masukan dari masing-masing pimpinan DPR.

Antara lain menurut Yuddy, adanya permintaan dari ketua DPR, Setya Novanto mengenai staf khusus untuk para pimpinan DPR. Selanjutnya dia juga memaparkan masukan dari  Fadli zon mengenai aspirasi para stakeholder perhotelan di Bogor yang keberatan aturan larangan rapat di hotel. "Itu sudah kami terima dan akan kami kaji lebih lanjut," kata Yuddy.

Dia juga menambahkan perihal saran dari wakil ketua DPR lainnya Fahri Hamzah yang meminta reformasi birokrasi sebagai upaya preventif untuk pencegahan korupsi. Serta masukan dari Taufik Kurniawan mengenai nomenklatur pemerintahan yang baru.

Terkait hal diatas, Yuddy menegaskan mengenai nomenklatur kementrian itu, sudah selesai. Tinggal menunggu penandatanganan perpres dari presiden. Dalam hal ini, Yuddy mengatakan mengenai urusan kemitraan menjadi domain DPR.

"Sesuai petunjuk presiden, mentri kabinet kerja siap dipanggil kapan saja. Adapun kemitraan kami serahkan sepenuhnya sebagai domain DPR," tutupnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika