REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 11 pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat sanksi baik dimutasi dan dinonaktifkan terkait pelanggaran izin terbang dan rute maskapai.
"Dalam upaya pembenahan dan pembinaan, kami akan menjatuhkan sanksi pejabat terkait di Dirjen Perhubungan Udara sesuai undang-undang. Mereka dikenakan sanksi termasuk pembebasan tugas, mutasi dan pengenaan sanksi yang sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam konferensi pers di Kemenhub, Jakarta, Jumat (9/1).
Jonan menyebutkan pejabat tersebut, di antaranya tiga orang pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, tujuh pejabat Eselon III Ditjen Perhubungan Udara dan satu Principan Operations Inspector (POI) berupa penonaktifan dari jabatan.
"Pemerintah merasa bahwa banyak perbaikan yang harus dilakukan terutama dari regulator, Angkasa Pura, Perum Airnav juga dari Koordinator Slot Indonesia (IDSC) akan dikenai segera," katanya.
Sebagai tindak lanjut atas hasil audit tersebut, Jonan memerintahkan untuk melaksanakan langkah-langkah pembenahan untuk memperbaiki manajemn angkutan udara secara keseluruhan,
Pertama, dia menyebutkan, kepada Ditjen Perhubungan Udara untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penerbangan udara. Kedua, mengupayakan peningkatan kompensasi bagi Principal Operasi Inspector (POI) dan Principal Maintenance Inspector (PMI) yang ditempatkan di maskapai penerbangan.
Ketiga, melakukan penguatan peran dan fungsi empowerment (pemberdayaan) institusi Otoritas Bandara. Keempat, evaluasi terhadap peran dan fungsi IDSC dan kelima transparansi jadwal rute penerbangan dengan mengembangkan sistem online.
"Di setiap maskapai, sesuai perundangan dan ketentuan internasional, kita menempatkan POI dan PMI sebagai peran penting untuk memeriksan kelayakan pesawat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika