REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menangis di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim ketika berbicara mengenai otonomi khusus, kemudian Wakil Gubernur Mukmin Faisyal yang duduk di sampingnya mengambilkan tisu untuknya.
"Seharusnya Kaltim bisa menjadi rumah yang nyaman bagi masyarakatnya, seperti infrastruktur yang memadai, pelayanan listrik 24 jam, tidak ada warga miskin, dan tidak ada pengangguran," katanya sambil menangis ketika Sidang Paripurna DPRD tentang HUT Kaltim di Samarinda, Kamis (7/1).
Alasan gubernur mengenai warga Kaltim yang seharusnya tidak lagi miskin dan tidak ada yang menganggur itu, karena Kaltim memiliki banyak sumber daya alam (SDA) yang bisa dijadikan wahana untuk menciptakan lapangan kerja.
Untuk itu, masih dalam isak tangisnya, Awang Faroek meminta kepada semua lapisan masyarakat Kaltim agar terus mendukung tuntutan otsus yang telah digelorakan sejumlah lapisan masyarakat setempat.
Dia meyakinkan masyarakat bahwa dirinya akan berdiri paling depan untuk serius memperjuangkan otsus di Kaltim, karena diyakini otsus akan mampu membawa perubahan dan keadilan bagi daerah penghasil SDA terbesar di luar Pulau Jawa.
Awang Faroek mengatakan selama 58 tahun terakhir, Kaltim sebagai penyumbang SDA yang besar, tidak diberi hak yang adil oleh pemerintah pusat demi untuk kesejahteraan masyarakatnya.
"Dampak sosial ekonomi yang tidak memihak pada kesejahteraan rakyat inilah yang sangat merugikan. Kita kaya tapi tidak sejahtera. Dana bagi hasil kurang memuaskan. Untuk itu, otonomi khusus harus kita perjuangkan," ujar gubernur mulai bersemangat setelah berhasil mengendalikan emosinya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim M Syahrun dalam rapat paripurna tersebut, secara resmi menyatakan sikap mendukung otsus karena tuntutan tersebut merupakan tuntutan masyarakat Kaltim.
Namun demikian, dia mengingatkan kembali kepada semua lapisan masyarakat agar tetap berjuang di jalur konstitusional, kemudian tidak melakukan aksi-aksi yang anarkis dan memblokade objek vital, karena hal itu tidak sesuai dengan komitmen perjuangan Kaltim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika