REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Larangan rapat di hotel yang dikeluarkan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat tingkat kunjungan wisatawan ke Bogor menurun.
"Sejak ada larangan rapat di hotel bagi pegawai maupun penjabat pemerintahan, sehingga mengurangi kunjungan wisata ke sini. Ada penurunan dari 20 hingga 30 persen," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bogor, Shahlan Rasyidi ketika ditemui saat peresmian Pasar Batu Akik, di Kota Bogor, Rabu (7/1).
Shahlan menyebutkan, kondisi ini disebabkan 80 persen hotel yang ada di Kota Bogor mengambil pangsa pasar rapat pemerintah dengan menyediakan ruang rapat dan pertemuan. Sementara 20 persen sisanya hanya hotel yang pelayanan pengunjung biasa.
Dikatakannya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan upaya agar kunjungan wisata ke Kota Bogor kembali meningkat, dalam tantangan berat karena tidak adanya penyelenggaraan rapat di hotel tersebut.
Ia mengatakan, pihaknya akan mempromosikan mengenai objek-objek wisata yang ada di Kota Bogor untuk mengundang wisatawan datang sehingga PAD dari sektor jasa hotel dan restoran juga ikut meningkat.
"Cara promosinya dengan menggelar pameran-pameran dan ikut pameran. Kita juga menyebarkan informasi tentang objek wisata yang ada di kota ini," katanya.
Shahlan menambahkan, sumbangan PAD dari sektor perhotelan dan restoran di Kota Bogor cukup besar yakni 38 persen. Karena itu, untuk menyiasati agar PAD tidak berkurang perlu promosi dan menghimbau BUMN dan swasta untuk mengisi kekosongan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
