REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih berang karena kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses mutasi siswa di SMAN 15 Surabaya beberapa waktu lalu. Tak ingin kejadian tersebut terulang, Risma mengumpulkan para kepala sekolah.
Setelah sebelumnya mengumpulkan kepsek SMP dan SMA/SMK, Risma kembali mengumpulkan kepsek Sekolah Dasar (SD) se-Kota Surabaya, Rabu (7/1). Bertempat di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot, sebanyak 395 kepsek SD Negeri plus para pengawas sekolah 'dicermahi'. Hal tersebut dilakukan agar kasus terakhir bisa menjadi pelajaran.
Tak dapat dimungkiri, maraknya pemberitaan negatif soal kasus SMAN 15, cukup memukul dunia pendidikan di Kota Pahlawan. Terlepas dari itu, Risma berharap kejadian ini dijadikan momen evaluasi semua pihak, khususnya para guru dan kepsek. Selebihnya, dia menyerahkan proses hukum kepada aparat berwenang.
Dikatakan Risma, baik guru maupun kepsek hendaknya jangan mudah terpancing godaan yang tidak sesuai aturan. Sebaliknya, fasilitas yang dimiliki harus disyukuri dan dijadikan motivasi dalam mengajar anak didik.
“Jangan selalu melihat ke atas nanti bisa tersandung. Lihatlah ke bawah sehingga kita bisa selalu bersyukur. Sudah, ini semua cukup. Saya ingin ini kejadian yang terakhir,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Risma juga membuka ruang diskusi menerima usulan dari para kepsek. Usulan yang dimaksud terkait pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
“Saya sudah berusaha memberikan yang terbaik buat sekolah. Usulan peningkatan kualitas juga pasti ditampung dan ditindaklanjuti. Jika masih saja terjadi kecurangan, saya tidak akan segan,” kata mantan Kepala Bappeko tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika