REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM--Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai kurang lebih 1.600 unit RTLH.
“Datanya berkembang, kalau data PU kurang lebih 1.600 masih banyak. Dari BPM juga berbeda, Badan Pusat Statistik juga berbeda. Karena mungkin tolak ukur penilaian mereka yang berbeda,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Mahmuddin Tura, Rabu (7/1).
Ia menuturkan, peran dinas PU dalam perbaikan RTLH adalah memberikan stimulus bahan bangunan. Namun, pihaknya mengaku masih mendapatkan kendala dalam melakukan perbaikan RTLH. Dimana, anggaran masih menjadi persoalan dikarenakan anggaran perbaikan yang tinggi.
Selain bantuan pemkot dan pemprov dalam perbaikan RTLH. Menurutnya, diharapkan masyarakat bisa berkontribusi untuk menyiapkan tenaga tukang ataupun swadaya. Pihaknya mengaku tengah mengkaji apakah di tahun 2015 akan tetap mengikuti pola provinsi atau tidak.
Pasalnya, jika bantuan perbaikan disertai dengan tukang dan hingga tuntas, maka pihaknya mengaku akan terbentur dengan anggaran yang besar.
“(Peran kota) stimulus bahan. Kalau ada kekurangan masyarakat yang menambah,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengaku selama empat tahun kepemimpinan, pihaknya terus memprogramkan perbaikan RTLH dan akan terus menerus dilakukan perbaikan secara bertahap.
Ia mengklaim sudah memperbaiki 600 RTLH selama empat tahun jabatannya. Namun, dirinya mengaku tidak bisa menuntaskan perbaikan seluruh RTLH yang ada pada akhir-akhir masa kepemimpinan.
“Ya, kita belum jamin akan tuntas pada akhir jabatan ini,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika