REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis lingkungan Bali I Made Mangku mengatakan, pemerintah sudah merekomendasikan untuk dilakukan revitalisasi di Teluk Benoa. Karenanya, tugas desa-desa di sekeliling Teluk Benoa untuk mampu membentuk badan otoritas yang terdiri dari unsur pemerintah, LSM, desa adat, dan SKPD terkait.

"Badan otoritas inilah yang nantinya menggodok apa saja yang boleh dibangun dan tidak, kemudian mereka ini yang mengarahkan investor untuk berbuat apa di Bali. Jangan sampai investor ini dilepas begitu saja. Ini pengawasan yang harus dilakukan," ujarnya.

Karenanya, kata dia, semua pihak di Bali hendaknya jangan apriori terhadap pembangunan wisata di Pulau Dewata. Termasuk rencana revitalisasi di Teluk Benoa.

Karena, kata dia, rencana pembangunan destinasi wisata baru di Bali bukan sekadar boleh atau tidak boleh, setuju atau tidak. Tapi, bagaimana pemerintah bersama masyarakat Bali mampu mengawasi atau tidak.

"Kerusakan lingkungan akibat pembangunan wisata, terjadi karena pemerintah dan masyarakat tak mampu awasi," kata Ketua Sekretariat Kerja Pelestari dan Penyelamatan Lingkungan Hidup (SKPPLH) Bali itu.

Peraih penghargaan Kalpataru di bidang Bahari pada 2003 itu mengatakan, tidak semua investor berpredikat jelek. Jangan sampai karena masyarakat ingin membangun yang terbaik bagi Bali, tapi investor tidak diperkenankan masuk untuk membangun.

"Pemerintah kan tidak punya duit untuk bangun, pihak swastalah yang punya. Karena itu, bagaimana kita menarik investor untuk kemajuan yang terbaik bagi Bali.

Apalagi, lanjut dia, kondisi Teluk Benoa saat ini memprihatinkan. Terjadi pendangkalan yang mengancam kehidupan hutan mangrove akibat sedimentasi. 

Bahkan, sekarang ini Teluk Benoa dipenuhi sampah, baik sampah sisa pembangunan jalan tol, maupun sampah rumah tangga. Tidak kurang sampah yang diangkut mencapai empat truk setiap harinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika