REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Meski tenggelam oleh ingar- bingar malam pergantian tahun, perubahan harga premium berubsidi resmi berlaku per 1 Januari 2015.
Kebijakan pemerintah ini disambut sebagian warga Kota Semarang sebagai kado awal tahun, meski selisih harga baru ini Hanya Rp 900.
“Meski hanya Rp 900, harga baru premium bersubsidi ini lumayan berarti,” ungkap Anang (34), pelaku jasa antar jemput anak sekolah, di Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah semringah.
Dengan akumulasi hingga satu bulan, setidaknya lumayan mengurangi beban bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengangkut anak sekolah.
Ia mengaku, sejak harga premium bersubsidi diumumkan naik oleh Pemerintah, 17 November lalu, belum melakukan penyesuaian tarif jasa antar jemput sekolah.
Rencananya, tarif penyesuaian jasa antar jemput ini baru akan diberlakukannya mulai awal semester genap, terhitung ulai 5 Januari 2015 nanti.
Sehingga tarif penyesuaian antar jemput sekolah yang sebelumnya sudah disepakati besar kemunginan akan kembali berubah.
“Artinya, kalaupun ada penyesuaian, pasti tak akan banyak membebani orang tua siswa yang selama ini sudah mempercayakan kepada kami,” tambahnya.
Sementara itu, Lina (36), salah seorang ibu rumah tangga di Desa Pringapus, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang juga berharap banyak pada perubahan harga premium ini.
Menurutnya, perubahan harga ini setidaknya akan mengurangi beban ongkos angkutan umum bagi keluarganya.
Tiap hari ia harus naik angkutan umum untuk bekerja di sebuah pabrik di kawasan Desa Samban, Kecamatan Bergas. Pun demikian dengan putranya yang juga megandalkan jasa angkutan umum untuk berangkat dan pulang sekolah.
Ia juga mengakui, selisih Rp 900 disebutnya masih tanggung. “Kenapa tidak dibulatkan hingga besaran Rp 1.000. Jangan- jangan nanti ongkos angkutan umumnya turunnya juga tak seberapa,” lanjutnya.
Widodo (40), sopir angkot Semarang- Salatiga juga mengamini. Ia mengaku belum dapat memastikan berapa penurunan ongkos angkutan ini. Namun dengan selisih harga tersebut ia memperkirakan ongkos angkutan umum pun pengaruhnya juga tidak seberapa.
“Tapi apapun itu, semuanya tergantung pada kesepakatan masing- masing pihak pengelola angkutan umum dan Organda,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
