REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih kapolri yang baru untuk menggantikan Sutarman. Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan sejumlah tugas sudah menanti kapolri yang baru.
"Banyak tugas-tugas berat yang harus dilakukan kapolri baru," terang Ketua Presidium IPW Neta S Pane pada ROL, Selasa (30/12).
Neta menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh kapolri baru untuk lebih meningkatkan kinerja Polri. Yang paling utama adalah melakukan konsolidasi organisasi untuk mengurangi terjadinya perpecahan serta usaha tarik-menarik di dalam internal kepolisian.
Selain itu, IPW menyatakan, kapolri yang baru harus bisa meningkatkan kualitas dan fungsional jajaran bawah kepolisian. Karena IPW mencatat, konflik antara TNI dan Polri kerap terjadi di jajaran bawah. Dalam 2014 saja, ada tujuh kasus bentrok yang melibatkan TNI dan Polri.
Hal lain yang perlu dimaksimalkan oleh kapolri yang baru yaitu penerapan punish and reward. Ketika ada anggota yang melakukan kesalahan, anggota tersebut perlu ditindak dengan tegas.
IPW juga menilai, sudah saatnya Polri menunjukkan diri mampu menjadi harapan masyarakat. Karena selama 15 tahun reformasi kepolisian, IPW mencatat masih banyak keluhan yang dilayangkan oleh masyarakat terkait kinerja kepolisian.
Padahal, jika dibandingkan dengan 15 tahun lalu, anggaran kepolisian telah naik hingga seribu persen. Akan tetapi di saat yang sama prestasi kepolisian belum cukup maksimal.
Untuk itu, IPW menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga perlu mendorong Polri untuk bisa lebih profesional. Konsep revolusi mental yang dicanangkan Jokowi perlu diterapkan juga di kepolisian. Karena polisi merupakan ujung tombak penegakkan hukum.
"Revolusi mental tanpa penegakkan hukum itu tidak akan berhasil. Jadi, IPW berharap Jokowi ikut mendorong Polri supaya bisa profesional, bisa berubah sikap, perilaku dan kinerjanya," jelas Neta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika