REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan fraksinya di DPR RI mendukung hukuman mati, terutama untuk pelaku kejahatan besar seperti gembong narkoba.
"Nanti Fraksi PKB sikapnya harus sama dengan NU soal hukuman mati," kata Said Aqil Siroj saat mengisi acara peringatan lima tahun meninggalnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (25/12) malam.
Hukuman mati masih dicantumkan di dalam RUU KUHP yang diajukan pemerintah pada tahun 2012 dan saat ini masih dibahas DPR. Sejumlah kalangan menginginkan hukuman mati dihapus karena dianggaop melanggar hak asasi manusia (HAM).
Said Aqil mengatakan hukuman mati tetap harus dipertahankan, terutama untuk pelaku kejahatan yang merusak tatanan kehidupan. Ia pun lantas menyitir ayat Al Quran yang mengatur hal itu.
"Itu juga saya sampaikan ke Presiden Joko Widodo ketika datang ke PBNU. Kita mendukung kebijakan Pak Jokowi yang menolak grasi terpidana mati gembong narkoba," kata Said Aqil.
Karena itu, Said Aqil berharap PKB punya sikap yang sama dengan NU terkait hukuman mati. Ia pun lantas menyinggung sikap Fraksi PKB yang tidak sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional NU di Cirebon tahun 2012 terkait pemilihan kepala daerah. Munas NU dengan berbagai pertimbangan merekomendasikan agar pilkada langsung dihapus. Sementara PKB justru mendukung pilkada langsung.
Pada bagian lain Said Aqil mengatakan, NU dan PKB harus solid, karena menghadapi persoalan dan tantangan yang sama. Di antara tantangan itu adalah menghadapi kelompok esktrem kanan dan ekstrem kiri.
Menurut Said Aqil, sikap penolakan terhadap hukuman mati dengan alasan hak asasi manusia (HAM) adalah bagian dari ekstrem kiri.
"Jadi ekstrem kanan atau kiri itu gampang. Yang susah itu jadi yang di tengah, karena harus kuat argumentasinya, harus kuat dalilnya," kata Said Aqil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika