REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan akan mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Namun, menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, target swasembada pangan dapat terhambat akibat keterlambatan distribusi pupuk. "(Keterlambatan pupuk, benih) Sangat. Sangat. Itu saya hitung kemarin dengan para ahli, kumpulkan," kata Amran di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (23/12). 

Menurutnya, keterlambatan distribusi pupuk dalam dua pekan menyebabkan kerugian hasil panen hingga satu ton per hektar. "Kalau ini dikali lima juta hektar itu lima juta ton. Itu sudah swasembada. Itu baru masalah waktu," jelasnya.

Ia menegaskan, dalam pertemuannya dengan JK, distribusi pupuk tidak boleh terlambat. Meskipun dengan biaya yang sama dan jumlah pupuk yang tetap, katanya, keterlambatan pupuk dapat mengurangi produksi panen. "Padahal kan biaya sama nih, dua minggu baru tiba biaya sama kalau tiba lebih awalkan. Tapi merugikan petani. Gitu loh," kata Amran.

Menurutnya, hampir 50 kabupaten di 14 provinsi mengalami permasalahan dalam distribusi pupuk. Hal ini dapat diperbaiki dengan penyaluran jumlah pupuk yang tepat serta distribusi yang tepat waktu. Amran juga meminta agar tiap daerah menghilangkan egoisme sektoral karena dapat memperlambat alokasi pupuk di tiap daerah. "Katakanlah contohnya kabupaten ada 10 ton tapi butuhnya 7 ton, kan ada sisa 3. Karena egoisme sektoral ini tidak mau dipindahkan ke kabupaten lain. Yang seperti itulah contohnya sehingga membuat lambat," jelasnya.

Lebih lanjut, selama ini berbagai persoalan di pertanian juga telah menghambat swasembada. Seperti masalah irigasi yang menjadi permasalahan setiap tahun. Amran mengatakan jumlah irigasi yang rusak di seluruh Indonesia mencapai 52 persen. Jumlah keseluruhannya pun mencapai 3,3 juta hektar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika