REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Chandra Hamzah berencana menyusun reformasi di tubuh badan usaha milik negara tersebut mulai Januari 2015.
"Kita perlu rapat dewan komisaris dulu. Pada awal Januari dewan komisaris rapat dengan direktur utama PLN. Nanti di sana kita akan lihatlah," kata Chandra di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (24/12).
Chandra datang selaku anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas yang dijadwalkan bertemu dengan pimpinan KPK.
Ia mengaku bahwa kebijakan di KPK perlu disetujui oleh seluruh komisaris PLN.
"Segala sesuatunya perlu disepakati oleh seluruh komisaris, polanya, targetnya, rencana kerja, dan ini baru dilaksanakan di awal Januari," tambah Chandra.
Pembahasan tersebut termasuk bila ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat PLN.
"Begini, dewan komisaris 'kan bekerja bersifat dewan. Jadi, segala sesuatunya kita bahas pada awal Januari," ungkap Chandra.
Pada Selasa (23/12), Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno mengangkat direktur utama dan komisaris utama PT PLN.
Dirut baru PLN adalah mantan Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Sofyan Basir menggantikan Nur Pamudji. Sedangkan Chandra Hamzah, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 dipilih sebagai Komisaris Utama PT PLN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika