Selasa 23 Dec 2014 17:58 WIB

Tingkat Kemiskinan di Papua Capai 31,5 Persen

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Erik Purnama Putra
Marwan Jafar
Foto: Republika/Prayogi
Marwan Jafar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia menyebutkan, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua jauh di atas tingkat kemiskinan rata-rata nasional, yaitu 13,3 persen. Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 31,5 persen.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyatakan, ketimpangan antardaerah ditunjukkan dengan dominasi kemiskinan beberapa provinsi di Indonesia bagian timur. Setelah Papua, tingkat kemiskinan tertinggi kedua adalah Papua Barat 27,1 persen, kemudian Nusa Tenggara Timur 20,2 persen, Maluku 19,3 persen, dan Gorontalo 18,3 persen.

“Perlu saya sampaikan bahwa jumlah desa tertinggal saat ini yang mencapai 24,48 persen atau 18.126 desa dan sebagian besar desa tertinggal ada di Indonesia bagian timur dan di perbatasan, pulau terdepan, terluar, dan terpencil," katanya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakornas) yang dihadiri kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Selasa (23/12).

Marwan dapat menyimpulkan, dengan kondisi tersebut, yang harus diwujudkan pemerintah adalah desa mampu dan berdikari. "Bahwa persentase kemiskinan di Indonesia terbesar disumbang oleh kemiskinan masyarakat di desa di Indonesia bagian timur dan kawasan perbatasan,” kata mantan politikus PKB tersebut.

Dia melanjutkan, untuk menuju perbaikan desa, diharapkan peran pemerintah daerah yang lebih besar terhadap hal-hal pokok. Peran itu, di antaranya adalah penyiapan regulasi, pengawalan dana desa, pendampingan, dan upaya keberlanjutan kelembagaan dan aset produktif pascaprogram pemberdayaan masyarakat desa.

Pada kesempatan itu, Marwan juga berkomitmen akan memperjuangkan kenaikan dana desa dari sebelumnya Rp 9,1 triliun menjadi Rp 47 triliun. Komitmen tersebut bakal dituntaskannya pada tahun kedua masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Saya akan perjuangkan kenaikan anggaran. Karena menyangkut rakyat desa,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement