REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana mengangkat warga negara asing menjadi Direktur Utama (Dirut) BUMN. Namun, wacana ini pun menuai kritikan dan penolakan dari sejumlah kalangan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun meminta agar tak menanggapi wacana ini dengan serius. "Itukan wacana. Wacana masak serius amat," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (23/12).
Ia menjelaskan, terkadang di sejumlah instansi membutuhkan para ahli spesialis yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Pasalnya, ilmu teknologi terus menerus berkembang, sehingga Indonesia tidak dapat terus menerus menutup diri. "Bisa saja bukan sebagai direksi, tapi sebagai konsultan sebagai apa. Dunia ini tanpa suatu keterbukan kita tidak bisa ikut," jelasnya.
Ia pun mencontohkan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri di sejumlah perusahaan minyak di Timur Tengah seperti di Qatar Oil dan Qatar Gas. Lanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut pun merekrut orang-orang yang profesional sebagai karyawannya.
"Banyak orang Indonesia. Agen itu pada profesional pada kita banyak ahli minyak kita kerja di Qatar. Ada yang ditingkat manajer, direksi belum," katanya.
Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen jika tak memiliki keahlian. Kendati demikian, perekrutan WNA ini tidak mutlak dilakukan. Hanya saja, kata JK, Indonesia membutuhkan profesioal yang lebih baik.
Sebelumnya diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno berencana akan mengangkat orang asing untuk menjadi Dirut BUMN. Pendapatnya ini mendapat persetujuan dari Menteri Perekonomian, Sofyan Djalil. Menurutnya, langkah ini dianggap wajar mengingat negara lain juga melakukan hal yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika