REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan segera memberlakukan moratorium aparatur sipil negara. Namun, menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi penerimaan PNS masih dapat dilakukan di tiga sektor.
"Fokus kerja pemerintahan ini pada sektor agraris, sektor kemaritiman dan infrastruktur. Jadi kalau di satu daerah perlu ahli pengairan ya kita tentu akan rekrut ahli pengairan. Kita fokus di maritim ada ahli kelautan sangat dibutuhkan ya tentu kita bisa rekrut itu," kata Yuddy usai menemui wakil presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (22/12).
Meskipun begitu, penerimaan akan dilakukan dengan seleksi yang sangat ketat sesuai dengan yang dibutuhkan. Rencana moratorium PNS ini akan dilakukan selama lima tahun ke depan.
Lanjutnya, kebutuhan jumlah PNS di tiga sektor ini pun akan terlihat seusai instansi pemerintah melaporkan audit formasi pegawai yang dibutuhkan. Yuddy mengatakan seluruh instansi pemerintah harus segera melaporkan audit formasi pegawai hingga akhir Desember nanti.
"Akhir Desember harus laporkan semua kementerian. Kalau tidak salah kami sudah surati seluruh kementerian sampai ke provinsi juga agar laporkan formasi yang ada sekarang dan kebutuhan formasi," jelasnya.
Ia pun menegaskan moratorium ini tidak dilakukan untuk menutup penerimaan PNS. Batas jumlah penerimaan ini akan disesuaikan dengan formasi kebutuhan.
Lanjutnya, moratorium ini pun tidak berlaku pada guru serta tenaga medis. "Bapak wapres mengingatkan selain guru dan tenaga medis yang lainnya moratorium," kata Yuddy.
Kendati demikian, ia mengaku tak khawatir moratorium PNS ini akan mengurangi lapangan kerja. Menurutnya, lapangan kerja bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab sektor swasta.
"Lapangan pekerjaan itu secara moril adalah tanggung jawab pemerintah. Namun bukan berarti semua orang harus bekerja di sektor pemerintah karena yang namanya lapangan pekerjaan itu juga tanggung jawab investor atau sektor swasta," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika