REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat semakin kritis dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sikap ini dipicu kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.

"Masyarakat semakin kritis dalam mengamati setiap kebijakan pemerintahan," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi saat menyampaikan hasil survei tentang approval rating terhadap pemerintahan Jokowi-JK kepada wartawan di Jakarta, Ahad (21/12).

Hasan mengatakan elektabilitas Jokowi-JK menurun pascakenaikan harga BBM. Menurutnya ada 54 responden yang mengaku memilih Jokowi-JK saat pemilihan presiden (Pilpres) lalu.

Sebanyak dua persen dari mereka mengatakan tidak ingin mendukung Jokowi-JK jika Pilpres dilakukan hari ini. Meski penurunan dukungan kepada Jokowi-JK tidak signifikan, namun pemerintah patut berhati-hati.

Sebab persentase masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK saat Pilpres cukup besar. Mereka cenderung bersikap lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah.

"Pemerintah perlu bersikap berhati-hati," ujarnya.

Survei Cyrus Network dilakukan selama periode 1 sampai 7 November 2014. Ada sebanyak 1.220 responden di 33 provinsi yang dilibatkan dalam survei. Margin of error survei kurang lebih 3,1 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika