REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane, menyerukan Polri perlu membenahi organisasinya. Jika tidak, menurutnya, anggaran kepolisian akan terus menerus tersedot untuk gaji pegawai dan publik tidak pernah mendapatkan pelayanaan yang prima.
"Organisasi Polri dalam bahaya" kata Neta kepada Republika Online, Ahad (21/12).
Neta mengungkapkan, hal ini terjadi karena jajaran tengah Polri banyak yang menganggur. Mulai dari AKBP, Kombes, dan Brigjen banyak yang tidak jelas kerja dan fungsinya. Menurut catatan IPW, kata Neta, di Jawa Barat saja, ada 127 AKBP yang tidak jelas kerjanya.
Neta mengatakan, membengkaknya jajaran tengah Polri ini kerap membuat aksi saling sikut, korupsi dan kolusi, lobi-lobi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi. Tentu saja, lanjut Neta, berakibat pada kinerja kepolisian. Jajaran tengah Polri tidak pernah berkonsentrasi kerja secara penuh.
Selama ini, menurut Neta, beban kerja profesional ditumpukan seluruhnya ke jajaran bawah Polri yang kemampuan profesionalismenya sangat terbatas. Kondisi inilah yang kerap membuat publik mengeluhkan sikap, prilaku dan kinerja kepolisian. Kondisi ini juga yang kerap membuat potensi ancaman dan konflik, termasuk konflik dengan TNI.
Untuk itu, Neta mengimbau, pada 2015 nanti Polri perlu mengevaluasi kondisi organisasinya secara cermat dan mengubah strategi rekrutmennya. Artinya, rekrut untuk Akpol dikurangi. Sementara rekrut untuk SPN ditambah secara maksimal dan ditingkatkan kualitasnya agar Polri bisa memberikan pelayanan prima kepada publik.
Neta menambahkan, untuk menghindari pembengkakan di jajaran tengah, Polri perlu juga menawarkan pensiun dini bagi AKBP, Kombes, dan Brigjen. Dengan adanya perampingan organisasi ini Polri lebih bisa menata anggarannya agar tidak tersedot untuk belanja pegawai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika