REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Wali Kota Malang Moch Anton mengakui banyak penerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di daerahnya salah sasaran, sehingga warga yang seharusnya menerima, justru tidak menerima.

"Saya banyak sekali menerima laporan terkait penerima PSKS sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini yang salah sasaran. Penerima PSKS ini ada yang sudah punya mobil, beberapa sepeda motor, pakai perhiasan emas, dan rumahnya juga tergolong bagus," kata Moch Anton di Malang, Jawa Timur, Sabtu (20/12).

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemkot Malang akan melakukan validasi dan verifikasi data penerima PSKS dengan menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos), bahkan Kota Malang sebagai kota proyek percontohan validasi data tersebut. Validasi data tersebut dimulai tahun depan.

Jika data penerima dana PSKS tersebut tidak diperbaiki dan diverifiaksi secara detail dan hati-hati, kata Anton, kasihan warga yang benar-benar kurang mampu dan seharusnya mendapatkan dana itu, justru tidak tercantum dalam data dan sebaliknya warga yang tergolong mampu tercatat sebagai penerima data PSKS.

"Kalau kondisi ini terus terjadi dan berlarut-larut tanpa ada perbaikan data, kan kasihan mereka yang seharusnya menerima ini tidak masuk kuota. Seharusnya masyarakat yang sudah mampu inilah yang dengan penuh kesadaran mengalihkan dana PSKS yang diterimanya itu kepada warga yang kurang mampu dan benar-benar membutuhkan," tegas Anton.

Dari 169.574 kepala keluarga (KK) kurang mampu di wilayah Malang raya (Kota Malang, Kabupaten malang dan Kota Batu) yang menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM itu, 16.932 KK diantaranya adalah warga Kota Malang. Warga kurang mampu itu akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan.

Data yang dijadikan acuan penerimaan PSKS bagi warga kurang mampu itu masih menggunakan data lama. Belum lama ini Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa mengemukakan kementerian yang dipimpinnya itu akan melakukan validasi dan verifikasi data warga kurang mampu, termasuk data penyandang disabilitas di Tanah Air.

Ikuti Whatsapp Channel Republika