REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pencabutan subsidi BBM jenis premium tidak lantas mendapat dukungan dari Pertamina.
Direktur Pemasaran dan Perdagangan Pertamina Ahmad Bambang menilai, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah.
Bambang menilai, sampai saat ini pemerintah belum adil dalam mengelola perizinan SPBU asing dibanding dengan milik Pertamina.
"Pemerintah harus melihat lagi prinsip keadilan antarnegara. Begitu susahnya Pertamina mendapatkan izin membangun SPBU di negara lain, even di Asean karena adanya entry barrier. Namun kok mudahnya para pesaing atau pemain baru buka SPBU di Indonesia," jelas Bambang kepada Republika, Kamis (18/12).
Poin lain yang Bambang sorot adalah kebenaran harga premium non-subsidi.
"Apa betul kalau tidak subsidi harganya di bawah Rp 8.500 perliter, karena tentu saja pelaku pasar akan menambah keuntungan," jelas Bambang.
Untuk itu, bambang meminta pemerintah agar tidak gegabah dalam menentukan kebijakan, khususnya terkait dengan pencabutan subsidi premium.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
