REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua umum hasl Munas Bali, Aburizal Bakrie memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentang nasib Partai Golkar lewat akun twitter pribadinya.
Ia mengatakan keputusan Menkumham belum bisa memberikan pengesahan baik hasil Munas Bali mapun Jakarta. Dalam penjelasan resmi Kemenkumham juga menyatakan pemerintah akui hasil Munas Golkar sebelumnya di Pekanbaru, Riau.
"Kepengurusan hasil Munas Riau adalah: saya Ketum dan Idrus Marham Sekjen. Sementara Agung Laksono sbg Waketum, dan Priyo Budi sbg Ketua," tulisnya pada Rabu malam (17/12).
Artinya, lanjut dia, keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPP hasil Munas Riau masih sah dan mengikat. Termasuk soal pembentukan fraksi di DPR.
"Fraksi Partai Golkar di DPR saat ini adalah yg sah krn dibentuk sblm ada Munas Bali/Jakarta, dan tdk bs diubah oleh pihak Munas Jakarta," tulis ICal.
Sebagai ketua umum, Ical mengaku siap menjalankan keputusan Menkumham untuk menyelesaikan permasalahan Golkar melalui Mahkamah Partai.
"Jika melalui Mahkamah Partai masalah yg ada tdk bs diselesikan, kami siap menempuh jalur hukum ke pengadilan, sesuai surat Menkumham," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika