Rabu 17 Dec 2014 19:58 WIB

‘Pusat Telah Menebar Perangkap Korupsi’

Korupsi
Foto: Antara/Andika Wahyu
Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan (Sulsel), AM Iqbal Parewangi mengungkapkan kekhawatirannya terkait dugaan korupsi pengadaan buku Kurikulum 2013. Kepada Republika, Iqbal mengatakan ada kekhwatiran dari sejumlah kepala sekolah di daerah yang menjadi pemegang rekening dana untuk pembayaran buku Kurikulum 2013.

Menurut Iqbal, saat  mendatangi beberapa sekolah di daerah Sulsel, Banten, dan DKI Jakarta, banyak kepala sekolah yang ‘curhat’. ‘’Temuan di lapangan, banyak kepala sekolah yang takut, hal ini akan bermasalah dan akan ditimpakan kepada mereka,’’ kata Iqbal, Rabu (17/12).

Para kepala sekolah, Iqbal mengatakan, diserahi sejumlah dana untuk membayar buku-buku Kurikulum 2013. Mereka harus membayar harga buku sekian kali lipat dari harga wajarnya dengan anggaran yang sudah ditransfer oleh negara ke rekening sekolah. ‘’Sekolah harus membayar ke penyedia buku dan uangnya memang sudah ada dan disiapkan oleh negara,’’ katanya.

Dengan adanya temuan dari ICW, Iqbal mengatakan, bagi sekolah yang sudah membayar buku, artinya transaksi sudah berjalan. Sedangkan bagi sekolah yang bukunya belum datang, boleh dibilang selamat karena belum terjadi transaksi.

Transaksi yang terjadi, bisa menjadi sebuah persekongkolan antara pihak pembayar dan pihak yang dibayar. Sebetulnya, Iqbal mengatakan, hal ini bukan kemauan para kepala sekolah tersebut. Parahnya, hal ini tidak terjadi di satu sekolah saja namun hampir di seluruh sekolah di negeri ini.‘’Ini sama saja negara memerangkap para pendidik yang tidak menyadari jika mereka terperangkap. Yang terjadi di lapangan, pusat menyediakan anggaran ke sekolah untuk dibayarkan ke penyedia buku. Ini sama halnya pusat menebar perangkap korupsi ke sekolah, ini mengerikan,’’ ujarnya.

Iqbal menanggapi dugaan korupsi pengadaan buku Kurikulum 2013 ini sebagai sebuah proyek percontohan berjamaah  yang dilegalisasi secara nasional. Menurutnya, sadar atau tidak sadar, dengan selisih penggelembungan yang sangat besar, hal ini akan menjadi temuan korupsi dengan nilai dan pelaku yang bisa terseret sangat banyak.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement