REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyatakan tidak setuju dengan niat Menteri BUMN Rini Soemarno yang ingin menjadikan warga negara asing (WNA) sebagai pimpinan BUMN.
Menurut Hendrawan, BUMN merupakan sebagai instrumen negara. Karenanya, harus dikendalikan oleh warga negara Indonesia (WNI) pula.
"BUMN itu instrumen negara yang bertugas untuk menghadirkan negara dalam bidang ekonomi," kata Hendrawan saat dihubungi ROL, Rabu (17/12).
Hendrawan meragukan wacana itu sebagai keputusan yang tepat. Memang, orang asing banyak yang memiliki kompetensi memadai dalam bidang ini.
Namun mereka akan bekerja secara profesional saja tanpa mempertimbangkan aspek kepentingan bangsa. "Mereka tidak paham dengan ideologi bangsa kita" ungkap Hendrawan.
Seharusnya, kata dia, Rini mencari pimpinan BUMN yang bekerja untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bahkan, lebih baik dipimpin orang yang memiliki ideologi yang sejalan dengan Indonesia.
Menurut Hendrawan, DPR akan melancarkan kritik keras terhadap Rini jika rencana itu jadi digulirkan.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno berencana mengangkat orang asing untuk menjadi dirut BUMN. Pendapatnya itu pun disetujui Menteri Perekonomian Sofyan Djalil. Menurutnya, langkah itu dianggap lumrah mengingat negara lain juga melakukan hal yang sama.