REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyosialisasikan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada para kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah setempat, Rabu.

Asisten Sekda Kabupaten Sleman Bidang Pemerintahan Sunaryo mengatakan, sosialisasi ini untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional yaitu berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih KKN serta mampu melayani publik. "Sosialisasi juga ditujukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan terpercaya," katanya.

Ia mengatakan birokrasi yang kuat dan sistem yang tertata, merupakan sebuah lokomotif percepatan reformasi birokrasi. "Aparat birokrasi yang kuat sebuah prasyarat untuk menjawab setiap perubahan UU atau peraturan pemerintah yang berpengaruh terhadap penyeleng?gara?an pemerintahan daerah serta dapat mengubah secara mendasar praktek-praktek pemerintahan," katanya.

Sunaryo mengatakan berbagai pembenahan sistem penyelenggaraan pemerintahan harus terus dilakukan untuk mendukung "good governance" baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap evaluasi. "Sejak 2011 hingga 2013, penilaian LAKIP Pemkab Sleman memperoleh nilai B yang tentu saja harus terus ditingkatkan mengingat daerah-daerah lainnya juga terus belajar mengejar ketertinggalannya.

"Berbagai penataan yang dilakukan melalui area perubahan seperti penetapan Perbup No. 32 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan, Penguatan Pengawasan, Akuntabilitas dan lain sebagainya haruslah ditindaklanjuti dengan semangat untuk melaksanakannya sepenuh hati," katanya.

Ia berharap dari para pimpinan SKPD untuk memegang teguh komitmen memberikan yang terbaik bagi Pemkab Sleman dan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika