REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM--Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengkritik kebijakan pemerintah yang melarang kegiatan rapat di hotel. Lantaran berdampak terhadap peningkatan angak kemiskinan di daerahnya.

"Dengan diberlakukannya larangan rapat di hotel oleh pemerintah menimbulkan dampak luas dan menyeluruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya, Senin (15/12).

Mohan mengatakan, akibat kebijakan itu tidak hanya pemilik hotel yang mengalami penurunan pendapatan akibat kurangnya tamu, tetapi juga sejumlah biro perjalanan wisata, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang jajanan bahkan usaha katering juga ikut menurun pendapatannya.

"Jika melihat dampak kebijakan pemerintah itu secara luas, maka pada akhirnya bisa berdampak juga pada peningkatan angka kemiskinan di daerah," katanya.

Dikatakannya, biasanya setiap kegiatan kunjungan kerja minimal dirangkaikan dengan kunjungan wisata. Tetapi khusus di kalangan pemerintah kota, ujarnya, kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh, sebab selama ini kegiatan di hotel bisa dihitung dengan jari.

Justru, katanya, yang banyak membuat kegiatan itu adalah lembaga pemerintah pusat dalam memafaatkan hotel sebagai tempat kegiatan, dan kegiatan itu tentu memberikan dampak pada peningkatan hunian hotel.

"Apalagi, untuk wilayah-wilayah sentra kerajinan produk unggulan banyak dikunjungi wisatawan, bahkan pedagang datang ke hotel-hotel untuk menjual dagangannya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika