REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah berupaya bisa mencapai swasembada sejumlah kebutuhan pokok dalam waktu dua hingga tahun dalam upaya menjaga ketahanan dan keamanan pangan nasional.
"Pemerintah sebagaimana janji kita dan juga kedepannya agar ekonomi berkembang harus keamanan pangan. Salah satu yang kita bicarakan adalah dalam dua hingga tiga tahun mendatang bahkan mungkin satu tahun sudah swasembada padi, gula, jagung dan kedelai," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Senin (15/12).
Hal tersebut disampaikan saat menyaksikan penandatanganan Surat Edaran Bersama Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai.
Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Badrodin Haiti, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Jaksa Agung HM Prasetyo. Ikut menyaksikan Menteri Perekonomian Sofyan Djalil.
Tujuan surat edaran itu untuk melancarkan pengadaan bibit dan operbaikan saluran irigasi yang dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.
Menurut Wapres, agar mampu mencapai swasembada pangan setidaknya dibutuhkan sejumlah persyaratan seperti bibit yang benar, baik dan tepat waktu.
Juga ketersediaan pupuk yang tepat waktu. "Serta pengairan yang direhabilitasi serta penyuluhan," kata Wapres.
Agar semua proses penanaman tepat waktu maka diperlukan suatu kepastian hukum agar tidak terjadi telat pengadaan dan tanam.
"Jangan sampai telat lagi pengadaan kebutuhan pertanian dan bibit yang diperoleh harus bersertifikat. Oleh sebab itu kalau dalam situasi mendesak tak perlu tender," kata Jusuf Kalla.
Pengalaman selama ini kalau diadakan tender pengadaan untuk pertanian dibutuhkan waktu 45 hari sehingga waktunya terlalu lama.
Selain itu, katanya, kalau diadakan tender harga kebutuhan pertanian malah jauh lebih tinggi. "Disinilah mafia korupsi ada dan benih tidak bersertifikat.Akhirnya produksi padi dan jagung turun," katanya.
Demikian juga untuk irigasi, Wapres menyebutkan, hal tersebut tak lagi harus ditenderkan mengingat kalau ditender akan makan waktu enam bulan.
Jusuf Kalla menilai surat edaran sangat penting dalam upaya untuk tkidak melanggar keputusan presiden atau ketentuan lainnya.
"Sebenrnya tanpa surat edaran tidak apa-apa. Tapi pengalaman kita bisa lebih cepat dan berani jika didukungoleh penegak hukum serta untuk mencegah hal-hak yg dikhawatirkan," kata Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika