REPUBLIKA.CO.ID, KOTABARU - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyatakan nelayan tangkap dan nelayan budidaya Indonesia sudah saatnya menjadi swadaya dan swasembada di bidang perikanan, misalnya pakan dan peralatan budidaya ikan.
"Sudah saatnya kita harus belajar swadaya dan swasembada, dalam hal penyediaan pakan ikan, semua bahan ada di Indonesia, kalau terus impor akan menjadi beban yang sangat besar bagi nelayan," ujarnya di sela dialog bersama para nelayan di Desa Sigam, Kotabaru, Ahad (14/12).
Selama ini, pakan ikan dan beberapa peralatan budidaya ikan yang digunakan nelayan merupakan produk impor, sehingga menjadikan biaya yang cukup besar karena terpengaruh dengan nilai dolar untuk membelinya. "Kalau nilai dolar Amerika sampai tembus Rp 15 ribu per dolar, bagaimana nasib nelayan, mau makan apa untuk keluarga, karena harus memikul beban yang begitu besar," katanya.
Oleh sebab itu, Susi mengimbau para nelayan mau belajar dalam segala hal terkait pencaharian sebagai nelayan, seperti membuat kreativitas dalam pembuatan pakan ikan, begitu juga dengan filter atau penyaring, jadi tidak perlu impor.
"Sebenarnya bahan apapun dalam penyediaan pakan ikan semuanya lengkap tersedia di sekitar kita, tinggal bagaimana kreativitas dan belajar. Contohnya dengan mengoptimalkan hasil laut, seperti rumput laut dan cangkang kerang bisa bikin bahan pakan alami," tandasnya.
Dengan pemakaian bahan lokal dan alami, katanya, lebih terjamin ketersediaan dan lebih bersinambungan, jadi lebih baik bahan alami, jangan terlalu mengintervensi yang membabi buta, tapi hendaknya kelola alam dengan ramah lingkungan.
"Kita minta kepada kementerian agar tidak membuat program yang menjadikan banyak rekayasa, sehingga masyaraat hanya menggantungkan pada rekayasa tersebut, akibatnya jika sistemnya gagal karena terbatasnya kapasitas, maka akan gagal panen dan nelayan rugi. Maka kembalikan pada sistem alam, jauh lebih baik," ujarnya seraya mencontohkan budidaya kerang, cangkangnya bisa dibuat tepung bahan pakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika