REPUBLIKA.CO.ID,BUSAN--Salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Program tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan revolusi mental birokrasi dan seluruh komponen bangsa.

“Ada tiga pesan yang diberikan Presiden RI untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu untuk melaksanakan revolusi mental, penghematan keuangan negara, dan moratorium rekrutmen PNS,” ujar  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi saat menjadi pembicara pertemuan menteri se-ASEAN di Busan, Korea Selatan, akhir pekan lalu.

Revolusi mental, ujarnya dalam birokrasi dapat diartikan sebagai perubahan mindset dan culture-set dari birokrasi yang dilayani menjadi melayani, dari duduk bersandar dan bermalas-malasan menjadi birokrasi yang pro aktif, dari priyayi menjadi pelayan.

Sementara itu, penghematan keuangan negara dilakukan dengan mengurangi pembelanjaan yang tidak diperlukan dan menyerukan gerakan penghematan nasional. Moratorium PNS diperlukan untuk mendapatkan struktur birokrasi yang proporsional dan efisien.

Menurut Yuddy, permasalahan umum yang dihadapi birokrasi di Indonesia, yaitu kurang harmonisnya berbagai peraturan perundang-undangan dan masih adanya tumpang tindih fungsi atau kewenangan antar lembaga pemerintah.

Selain itu, masih perlu membangun kelembagaan pemerintah yang proporsional, perlu meningkatkan kualitas SDM aparatur, masih diperlukan peningkatan akuntabilitas dan kinerja, dan kualitas pelayanan publik masih pelu ditingkatkan.

“Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia akan diarahkan ke pemerintahan yang lebih melayani dan melibatkan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Konsepnya terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dan kompetitif, dijalankan dengan efektif dan efisien, dan terbuka serta berbasis IT.

Ikuti Whatsapp Channel Republika