REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Klaim kubu Djan Faridz jika Mukernas yang mereka selenggarakan dihadiri  seluruh Ketua DPW PPP se-Indonesia terbantahkan. Sebab, mayoritas Ketua DPW PPP berada di daerah masing-masing dan tidak hadir ke arena Mukernas.

Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara mengatakan, tidak ada perwakilan resmi di acara Djan Faridz. Menurut dia, kalau ada yang mengatasnamakan DPW Sulsel berarti pengurus gadungan. “Kami tidak hadir ke acara yang disebut Mukernas dan DPW Sulsel tidak mengirimkan mandat apapun,” kata Amir Uskara kepada wartawan dalam rilis yang diterima ROL, Jumat (12/12).

Hingga saat ini, dirinya masih sah sebagai Ketua DPW PPP Sulsel. Sementara kubu Djan Faridz menunjuk Taufiq Zainuddin sebagai Ketua. “Kalau ada nama selain Amir Uskara sebagai Ketua DPW, berarti itu DPW tandingan yang tidak punya kabinet,” tegas anggota Komisi XI DPR ini.

Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyafa Noer mengatakan, pihaknya sama sekali tidak mengutus perwakilan untuk hadir di acara Djan Faridz. Jika ada yang mengatasnamakan DPW Jawa Timur, Musyafa memastikan mereka ilegal karena tidak mendapatkan mandat resmi. Seperti halnya Sulsel, Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Timur ini menegaskan bahwa kubu Djan Faridz mengagkat Ketua DPW tandingan, yakni Mujahid Anshori.

“Ada Wakil Ketua ditunjuk sebagai Ketua DPW PPP Jawa Timur. Seolah-olah mereka legal, padahal tandingan,” ujar Musyafa.

Musyafa mengaku sudah melakukan konsolidasi dengan seluruh Ketua DPW PPP, dan mereka menyatakan tidak pernah hadir ke arena Mukernas. Karena itulah, pihaknya memastikan mayoritas yang hadir merupakan DPW abal-abal. “Buktinya mereka hingga sekarang masih sibuk minta SK pengangkatan sebagai Ketua DPW,” bebernya.

Sedangkan Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadly Nurzal menegaskan, pihak Djan Faridz tidak mampu melakukan konsolidasi ke daerah-daerah karena ditolak oleh DPW. Karena itulah, mereka membuat DPW tandingan untuk bisa masuk ke daerah.

“Cuma temen-temen di daerah tidak terpengaruh, sehingga DPW tandingan tak bisa diterima,” ujar anggota Komisi IV DPR ini.

Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah Asghar D Djuhaepa menegaskan, hasil konfirmasi kepada 26 DPW, mereka menyatakan tidak hadir ke arena Mukernas. Ke-26 DPW tersebut, yakni NAD, Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Babel, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

“Dengan demikian, yang hadir di JS Luwansa mayoritas DPW KW alias DPW tandingan,” ujar Asghar. 

Untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, dalam waktu dekat DPW PPP akan melakukan konsolidasi di Jakarta. Hal ini sekaligus untuk membendung tindakan provikatif yang dilakukan kubu Djan Faridz terhadap kader-kader di daerah. “Mereka tidak bisa masuk ke DPW, sehingga hanya bisa melakukan provokasi,” urainya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika