REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Revisi doa menjadi perbincangan hangat dan menuai pro kontra beberapa waktu ini. Muhammadiyah berpesan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk lebih cerdas dalam mengajukan kebijakan.

"Buatlah kebijakan yang relevan, jangan sampai kebijakan tersebut menimbulkan gesekan," kata Ketua Badan Pengurus Lazis Muhammadiyah, Hajriyanto Y Thohari kepada ROL, Jumat (12/12).

Hajriyanto menilai banyak sekali kebijakan pemerintah yang tidak relevan. Ia mencontohkan seperti pengosongan kolom agama, pencabutan Undang Undang Penistaan Agama dan kini revisi doa di sekolah.

Khusus masalah doa di sekolah, mantan Wakil Ketua MPR RI 2009-2014 itu mengatakan Mendikbud harus dapat berpikir lebih cerdas dan meninjau secara baik di lapangan. Menurutnya, doa di sekolah sudah baik dan tidak perlu ada yg dirubah.

"Kalau alasannya kita mengusung Pancasila, bukan seperti itu caranya, masih banyak hal lain yang lebih penting," ujar Hajriyanto.

Hajriyanto menilai Mendikbud seharunya lebih memikirkan tentang bagaimana sistem belajar di sekolah yang baik, berapa sekolah yang masih harus diperbaiki serta fasilitas pendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Menurutnya hal tersebutlah yang dinamakan dengan mengusung Pancasila sebagai dasar negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika