REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik soal tarik ulur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada mulai titik terang setelah petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono. Dalam pertemuan pimpinan partai politik itu, disepakati bahwa KMP akan menyetujui Perppu nomor 1 dan 2 tahun 2014.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan pertemuan di kediaman SBY di Cikeas, Bogor tersebut dihadiri semua pimpinan parpol KMP. Diantaranya dari Demokrat hadir SBY, Syarief Hasan, Agus Hermanto dan Edhy Baskoro (Ibas). 

Dari Golkar hadir Aburizal Bakrie (Ical) dan Idrus Marham, dari Gerindra hadir Prabowo Subianto dan Fadli Zon. Dari PPP hadir Suryadarma Ali dan Djan Faridz, PAN hadir Hatta Rajasa sedangkan PKS diwakili oleh Abu Bakar al Habsyi.

"Maka kita hasilkan dari pertemuan itu adalah KMP dukung Perppu 1 dan 2," kata Idrus Marham di gedung parlemen, Jum'at (12/12).

Sebelumnya, partai Golkar disebut ingin menolak Perppu Pilkada yang dikeluarkan SBY itu. Pasalnya, dari hasil musyawarah Nasional (Munas) partai Golkar yang diselenggarakan di Bali, DPD Golkar mengusulkan agar DPP partai Golkar menolak Perppu Pilkada Langsung.

Menurut Idrus, penolakan DPD Golkar pada Perppu masih sekadar aspirasi, bukan sikap politik. Aspirasi itu harus diwadahi oleh DPP dan disampaikan pada fraksi Golkar di DPR serta parpol lain. 

Namun, dari komunikasi politik yang dibangun antar parpol, maka suara terbanyak tetap menginginkan Perppu disetujui DPR.

"Semua boleh menyampaikan pikiran dan wacana sebelum ada keputusan final, karena ini prinsip demokrasi dan suara terbanyak parpol adalah dukung Perppu," imbuh koordinator pelaksaan KMP ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika