REPUBLIKA.CO.ID, BUSAN -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mendampingi Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan. Di sela pertemuan tersebut, Menteri Yuddy juga melakukan pertemuan bilateral bersama Minister of Government Administration and Home Affairs (MOGAHA) atau Menteri Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Korea Selatan.
"Kami menandatangani Arrangement pembentukan Komite Bersama untuk e-Government," ujar Yuddy dalam rilisnya, Jumat (12/12).
Penandatanganan itu merupakan tindak lanjut nota kesepahaman the Cooperation in the Area of Administrative Reform pada tanggal 4 Juli 2013 antara Menpan RB dan MOGAHA.
Ada beberapa hal yang akan dilaksanakan, antara lain koordinasi dan konsultasi terkait e-Government dan reformasi birokrasi serta area yang terkait yang menjadi kepentingan bersama kedua belah pihak.
Indonesia dan Korea juga akan melakukan riset bersama dan pertukaran sumber daya untuk meningkatkan kerjasama.
"Komite bersama juga akan membuat rekomendasi kepada pemerintah masing-masing atas tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan aktivitas kerjasama dan mengelola kemitraan antar kedua belah pihak di masa yang akan datang dan lain- lain," kata Yuddy.
Yuddy menambahkan, saat ini Korea telah mengembangkan program kerja sama terkait e-Government dengan berbagai negara.
Di negara tujuan kerja sama tersebut, Korea bersama-sama dengan negara yang bersangkutan mendirikan e-Government Cooperation Centre atau sering disebut juga oleh pihak Korea sebagai IT Cooperation Centers (ITCC), seperti di Meksiko, Chili, Turki, Afrika Selatan, Bulgaria, Vietnam, dan Uzbekistan.
Sementara, Korea Selatan menginginkan isu terkait rencana pembentukan e-Government International Collaboration Centre di Jakarta.
“Ini upaya membangun keberlangsungan kolaborasi Indonesia – Korea dalam pengembangan e-Government dan untuk memudahkan koordinasi antara Indonesia dan Korea dalam hal pelaksanaan kerja sama e-Government antar kedua negara," kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini.