REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota DPD DKI Jakarta Fahira Idris menentang pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di beberapa media massa yang mengatakan  maraknya minumas keras (miras) oplosan yang beredar di masyarakat merupakan akibat dari pelarangan produksi miras. Ahok meminta produksi miras berizin dibebaskan agar mudah diawasi.

Fahira mengatakan, saat ini ia berpikiran positif bahwa ucapan Ahok hanya niat. walaupun sebenarnya niat ini tidak bijak keluar dari mulut seorang kepala daerah. "Tetapi, kalau memang Pak Ahok mau realisasikan rencananya itu di Jakarta, kita akan lawan,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD yang juga Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) berdasarkan rilis yang diterima Republika.

Fahira mengatakan, harusnya Ahok mengambil hati warga Jakarta, terutama umat muslim. Tetapi malah mengeluarkan pernyataan yang bisa meresahkan umat.

Beredarnya miras oplosan karena pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak punya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap peredaran miras terutama oplosan. “Kejadian di Garut dan Sumedang itu, miras oplosannya diproduksi massal jadi bukan mereka yang meminum itu mengoplos sendiri. Jika ada pengawasan yang ketat, tidak mungkin ada yang berani mengoplos miras secara massal dan menjualnya terang-terangan,” ungkap Fahira.

Ikuti Whatsapp Channel Republika