REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tidak akan meminta maaf terhadap pelanggaran kasus HAM masa lalu. Meskipun begitu, ia menegaskan pemerintah akan berupaya untuk menuntaskan kasus ini.

"Kita tetap berusaha. Hari ini mendapatkan bahwa pemerintah tidak minta maaf. Tetap berusaha tapi tetap ada kendala-kendala yang terjadi di manapun. Namun sekali lagi kita tetap berusaha itu," jelasnya di acara Lokakarya Nasional HAM di Hotel Grand Sahid, Rabu (10/11).

JK pun mengakui pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan terkait kasus pelanggaran HAM ini. Kendati demikian, untuk mengungkap kasus ini memang tak mudah.  Sebab pemerintah masih harus mengumpulkan berbagai data untuk membuktikan kasus tersebut.

"Ini memang selalu usaha yang dijalankan bagian pemerintahan. Tetapi memang tidak mudah untuk mencari lagi data data karena HAM juga pembuktian hukum," kata JK.

Menurutnya, pembuktian hukum yang tak mudah ini tak dijadikan alasan bagi pemerintah untuk melakukan pembelaan diri.

"Tapi ada banyak hal-hal bukan membela diri tapi banyak hal-hal yang belum bisa. Jadi ini bukan excuse. Kita masih tetap akan mencari," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika