REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Banjar Sultan H Khairul Saleh kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, Sultan Banjar mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly karena dinilai peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Penghargaan yang diberikan kepada sejumlah kepala daerah itu dianugerahkan dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-66 di Graha Penganyoman Kemenkumham, Rabu (10/12). Sultan H Khairul Saleh mendapat poin 81,1 dari 17 penilaian.
Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Aidir Amin Daud dalam sambutannya mengatakan, penganugerahan penghargaan kepada kabupaten/kota peduli HAM ini sesuai dengan peraturan Menkumham nomor 25/2013 tentang Kriteria Kabupaten dan Kota Peduli HAM.
Hal tersebut, kata dia, bertujuan untuk mengukur hasil kinerja pemerintah daerah dalam upaya memberikan perhatian kepada perlindungan HAM. “Penghargaan yang tinggi kami berikan kepada jajaran pemerintah kabupaten dan kota yang telah bekerja maksimal yang telah mengupayakan perlindungan dan rencana aksi HAM di daerahnya,” ungkap Aidir.
Menkumham Yasonna Laoly mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang menerima penghargaan tahun ini. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berharap pemerintah kabupaten/kota semakin memantapkan implementasi rencana aksi nasional hak asasi manusia.
Menurut Menkumham, implementasinya dapat lebih diarahkan kepada pelayanan dan pemenuhan hak-hak atas perempuan dan anak. “Atas nama pemerintah pusat, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh daerah yang memberikan dukungan penuh dalam program Ranham ini,” ujar Yasonna.
Bupati Banjar Sultan H Khairul Saleh mengatakan, penghargaan yang diterima Pemkab Banjar tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder dan masyarakat Bumi Serambi Mekkah. Menurut dia, koordinasi dalam program rencana aksi nasional telah berjalan dengan baik.
Begitu juga dengan dukungan sistem penyampaian laporan yang memberikan nilai tambah dalam pemenuhan kriteria sebagai kabupaten peduli HAM. “Dengan penghargaan ini diharapkan menambah semangat dan pemenuhan hak bagi masyarakat Banjar secara luas. Terlebih sesuai arahan menkumham, yaitu pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak,” ujar Sultan H Khairul kepada ROL, Rabu (10/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
