REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan, menjelaskan selama ini peran pusat pengelolaan ekoregion (PPE) Lingkungan yang terlihat hanya sebatas koordinasi, tidak punya posisi yang kuat.

"Kalau selama ini kan hanya berbasis lokal dan proyek saja. Meskipun ada region, tapi tidak punya kewenangan lebih. Jadi dampak positif keberadaan PPE akan terlihat tergantung kewenangan yang diberikan Kementerian LH dan Kehutanan," jelasnya, di Jakarta, Selasa (9/12).

Padahal kata dia, pendekatan dalam menangani masalah lingkungan dengan berbasis ekoregion itu sangat penting. Mulai dari bagaimana mengelola lingkungan, sekaligus pelaksanaan PPE sendiri. "PPE itu sangat penting, karena konsentrasinya nanti tergantung pada region, misalnya region Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kalau region Sumatera, maka sumatera secara utuh, sehingga basis ekoregion-nya dipenuhi," jelasnya.

Dia mengungkapkan pentingnya peran PPE. Hanya saja kata dia, selama ini kewenangannya yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup sangat kecil. "Pengalaman sebelumnya, PPE enggak banyak pengaruhnya, karena kewenangannya kecil. kewenangan apa yang diberikan. Kalau masih sama dengan yang lalu enggak akan berpengaruh banyak," kata Abetnego.

Di sisi lain, Walhi diakuinya masih melihat tantangan yang terjadi dengan persoalan lingkungan. Tantangan tersebut terkait dengan adanya kewenangan pemberian izin eksploitasi oleh Kementerian LH dan Kehutanan. Misalnya izin hak pengelolaan hutan (HPH), pelepasan kawasan, izin hutan tanaman industri (HTI), dan sebagainya. "Sementara yang memberi izin perlindungan juga kementerian yang sama. Ini kan aneh, kok bisa gitu? Itu yang jadi pertanyaan kami."

Ikuti Whatsapp Channel Republika