REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korupsi di negeri ini seolah tak ada habisnya. Satu terdakwa divonis pengadilan, muncul lagi tersangka baru, dan seterusnya.
Gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjerat perampok uang negara tak serta-merta menurunkan angka korupsi.
Di Hari Anti Korupsi sedunia yang diperingati setiap 9 Desember, Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan, pemberantasan korupsi memang tidak bisa dilakukan hanya satu pihak. Banyak elemen dalam kehidupan demokrasi yang harus turut bersama-sama untuk mencegah dan mengawasi.
Budi mengatakan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus mempunyai komitmen kuat terhadap penegakan hukum. "Kalau itu jalan semua komitmennya pasti bisa," katanya kepada Republika, Selasa (9/12).
Menurutnya, satu elemen yang tidak kalah penting dalam mencegah terjadinya korupsi adalah peranan masyarakat sipil.
Di zaman keterbukaan dan cepatnya arus informasi seperti sekarang, masyarakat sipil punya andil besar untuk ikut bersama-sama mewujudkan harapan tersebut. Termasuk peran media. Sinergitas dari semua elemen inilah yang menentukan berhasil tidaknya pemberantasan korupsi.
Era pemerintah Jokowi menjadi harapan baru bagi publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Janji pemberantasan korupsi yang disampaikan mantan gubernur DKI Jakarta saat kampanye adalah ‘akadnya’.
Tetapi, dalam kurun waktu satu bulan memimpin negeri, publik merasa kecewa atas masih banyaknya elit partai politik yang masuk di kabinetnya. Puncaknya, pemilihan Jaksa Agung dari kalangan partai politik. Wajar kekecewaan itu terjadi. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik berada di titik nadir.
Namun Johan berpandangan lain. Dia beranggapan semua orang akan diuji ketika diberi kewenangan dan jabatan. Kinerja seseorang harus dilihat terlebih dulu sebelum menjustifikasi dan menyimpulkan.
Menurutnya, persepsi buruk terhadap orang harus dihilangkan. Tetapi di sisi lain, hukum tetap harus ditegakkan. Optimisme harus tetap dijaga.
Johan melihat adanya political will dari pemerintahan baru terkait pemberantasan korupsi. Baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Pelibatan banyak pemangku kepentingan dalam memilih menteri oleh Presiden Jokowi adalah indikasinya. "Saya melihat ada niat baik dari dia untuk membenahi bangsa dan negara," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika